Posts

Pajak - Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Definisi & Serba-serbinya

Istilah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seringkali kita dengar sehari-hari. Meskipun PPN adalah istilah dunia ekonomi, khususnya perpajakan. Tetapi, masyarakat awam juga tahu istilah ini, misalnya saja saat berbelanja suatu barang atau saat makan di restoran.

Meskipun PPN sering didengar dan ditemui sehari-hari, tetapi apakah Anda sudah tahu definisi dan detail-detailnya? Jika belum tahu, Anda sudah berada di artikel yang tepat. Di sini akan dibahas secara lengkap mengenai definisi dan detail dari pajak yang satu ini.

Definisi PPN

Tax - Pajak Pertambahan Nilai

Ada beberapa definisi PPN menurut beberapa ahli, berikut adalah 2 contoh definisinya. Yang pertama adalah menurut Mardiasmo (2008:270), beliau berpendapat bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Yang kedua adalah definisi dari Siti Kurnia Rahayu (2010:231). Menurutnya, PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Apa Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia?

Segala kebijakan yang ada di negara kita tentu memiliki landasan hukum tersendiri. Begitu pula dengan pajak, khususnya pajak pertambahan nilai. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 adalah landasan hukum untuk pajak ini. Undang-undang ini terus mengalami perubahan, hingga saat ini telah mengalami tiga kali perubahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah 3 UU yang menjadi landasan PPN. UU yang terakhir disebut hingga saat ini masih menjadi landasan pajak pertambahan nilai.

Objek PPN

Ada beberapa objek yang dikenai pajak jenis ini, berikut ini di antaranya:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

2. Impor barang kena pajak.

3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean.

5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Tarif PPN

Tarif yang berlaku secara umum untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. Tarif 10% ini berlaku untuk seluruh produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Besaran tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, seperti yang telah disebut di atas.

Pembayaran PPN

Dalam transaksi jual beli, PPN merupakan kewajiban dari pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Namun, kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN merupakan kewajiban Penjual/pengusaha Kena Pajak (PKP). Setelah itu, penjual atau pengusaha tersebut melaporkan pemungutan PPn tersebut ke Ditjen Pajak dalam bentuk faktur pajak.

Pajak Pertambahan Nilai di Software Akuntansi Easy Accounting System

Karena pajak jenis ini sering dijumpai di banyak transaksi, maka penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki sebuah sistem yang mendukungnya. Bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan software akuntansi yang mendukung pencatatan pajak pertambahan nilai bisa memakai Easy Accounting System. Software ini juga support pajak lain yang ada di Indonesia seperti PPH 21, PPH 23, dan lain-lain. Transaksi yang melibatkan pajak dan pelaporan akan jadi makin mudah jika Anda memakai Easy Accounting System.

Jangan ragu untuk memakai Easy Accounting System.Sebab, selain support perpajakan yang berlaku di Indonesia, software Easy 5 juga punya banyak kelebihan lain. Misalnya saja mempunyai banyak fitur unggulan seperti: import transaksi via Excel, Easy Branch, approval, recurring dan lain-lainnya. Jika Anda tertarik memakai Easy Accounting System silakan huungi kontak di bawah ini:

(021) 225 451 83/0838 7717 7119 (Jakarta)

(o31) 9978 3750/0821 3433 5575 (Surabaya)

Cara Ikut Program Tax Amnesty (Bagian II)

Sudah Tahu Cara Ikut Program Tax Amnesty?

program tax amnesty

Artikel ini akan membahas tentang Perhitungan Program Tax Amnesty dan Surat Permohonannya, dibaca ya guys..

Simulasi Contoh Perhitungan Uang Tebusan Tax Amnesty

Sebagai contoh ilustrasi PT. A adalah WP badan Usaha yang telah melaporkan SPT PPh Badan terakhir untuk tahun 2015 pada periode 31 Maret 2016, namun ada harta tambahan senilai lebih kurang 1 Milyar yang dimiliki perusahaan belum dilaporkan  dalam SPT dan ingin melaporkan pada periode pertama, perhitungan uang tebusannya adalah sebagiai berikut:

2% X (75% X 1 Milyar) atau 2% X 250 juta = 5 juta rupiah

Catatan : Patokan nilai harta bersih diperoleh dengan menghitung nilai harta dikurangi dengan nilai maksimal hutang atas perolehan harta tersebut. Dengan catatan bahwa nilai hutang tersebut belum dicantumkan dalam laporan SPT PPh Badan terakhir.

Formulir dan Surat Permohonan Tax Amnesty

Anda bisa download disini : Format Formulir dan Surat Permohonan Amesty Pajak dalam format Microsoft Word dan Excel, mengenai petunjuk pengisiannya Anda bisa pelajari mengenai Juknis dari Direktorat Jenderal Pajak (point 4 dan 5 diatas).

Dengan kebijakan pengampunan pajak Tax Amnesty yang dikeluarkan oleh pemerintah ini diyakini bisa meningkatkan pendapatan negara khususnya dari pajak, dengan target sampai dengan batas akhir periode pelaporan 31 Maret 2017 adalah sebesar 165 Triliun rupiah.

Terutama program ini diharapkan bisa memancing masuknya aliran dana terkait WNI yang mengalihkan harta yang dimilikinya dari luar negeri masuk ke Indonesia untuk menunjang pembangunan, dan target jangka panjang dalam rangka meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia melalui pengembangan investasi di semua sektor.

Pada dasarnya penerapan tax amnesty ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, subyek dan obyek pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari dana-dana yang di “parkir” di luar negeri.

Nah, sebenarnya jika Anda “Wajib Pajak” selalu melaporkan pajak harta Anda setiap tahunnya dengan teratur, maka Tax Amnesty ini dapat dihindari. Jika perusahaan Anda mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak, jangan khawatir karena saya punya SOLUSI untuk masalah tersebut.

“Jangan sampai keuangan perusahaan Anda terhambat apalagi harus sampai mengeluarkan biaya lebih hanya karena kesalahan pada perhitungan keuangan perusahaan.”

Jadi, Easy Accounting System hadir untuk membantu kelancaran laporan keuangan pada perusahaan Anda. Dimulai dari pemasukan hingga pengeluaran akan tercatat akurat dengan hanya sekali “KLIK”. Jika Anda masih bersikeras menggunakan manual, kini saatnya Anda BERUBAH dan MERUBAH cara kerja Accounting Anda.

 

Untuk Informasi Lebih Lanjut mengenai Software Akuntansi EASY atau Download Gratis dan Demo EASY di Kantor Anda, Silahkan Menghubungi:

Novi Yanirahmawati

Telepon: 021 225 451 83
WhatsApp: 0838-771-77119
Email : marketing@easyaccountingsystem.co.id

Sudah Tahu Cara Ikut Program Tax Amnesty ? (Bagian I)

Sudah Tahu Cara Ikut Program Tax Amnesty?

 

Mau Ikut Program Tax Amnesty? Simak baik-baik ya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan siap mengawal implementasi program amnesti pajak, setelah adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Nah, sebelum lebih jauh mari cari tahu dulu apa itu Tax Amnesty:

Pengertian Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah dengan menghapus pajak terhutang serta beban administrasi berupa denda pajak dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang saat ini belum melaporkan harta dan kekayaan yang dimilikinya dengan cara membayar uang tebusan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak yang bisa menggunakan fasilitas Tax Amnesti ini berupa: Wajib Pajak Badan Usaha, Orang Pribadi, dan Para Pengusaha  yang ingin melaporkan sebagian harta yang saat ini belum pernah dilaporkan melalui SPT Tahunan Pajak, bahkan program ini bisa diperuntukkan bagi mereka yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bagaimana Cara Menghitung Tarif Uang Tebusan Amnesti Pajak

Cara menghitung besaran Tax Amnesty dengan menggunakan rumus:

Tarif Pajak X Harta Bersih

Tarif pajak yang dikenakan bervariasi sesuai dengan waktu Wajib Pajak dalam melapor dan membuat surat pernyataan, semakin cepat akan semakin besar nilai potongan discount yang diberikan.

Besaran tarif pajak sesuai dengan undang-undang nomor 11 Tahun 2016 mengenai Tax Amnesty:

A. Tarif Pajak Tax Amnesty

1. Wajib Pajak yang memiliki harta dalam negeri:

  • Periode I : Tarif 2%,  penyampaian surat pernyataan pada Tanggal 1 Juli sampai  dengan 30 September 2016 ;
  • Periode II : Tarif 3%, penyampaian surat pernyataan pada Tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember 2016 ;
  • Periode III : Tarif 5%, penyampaian surat pernyataan pada periode 1 Januari hingga 31 Maret 2017.

2. Wajib Pajak yang memiliki harta di luar negeri:

  • Periode I : Tarif 4%,  penyampaian surat pernyataan pada Tanggal 1 Juli sampai  dengan 30 September 2016 ;
  • Periode II : Tarif 6%, penyampaian surat pernyataan pada Tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember 2016 ;
  • Periode III : Tarif 10%, penyampaian surat pernyataan pada periode 1 Januari hingga 31 Maret 2017.

Catatan :

  • Jika aset yang berada di luar negeri tersebut dialihkan ke dalam negeri maka tarif yang dikenakan adalah sesuai dengan tarif harta dalam negeri atau sesuai dengan point nomor 1 diatas.
  • Semakin cepat melapor maka akan semakin besar potongan diskon yang diterima oleh WP.

3. Wajib Pajak memiliki usaha dengan omset dibawah 4,8 Milyar per Tahun:

  • Tarif : 0,5%,  bagi WP yang memiliki harta sampai dengan 10 Milyar
  • Tarif : 2%, bagi WP yang memiliki harta diatas 10 Milyar

Batas waktu pelaporan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017

B. Harta Bersih

Nilai Harta bersih dihitung dengan cara mengurangi seluruh harta yang dimiliki dengan nilai hutang atas perolehan aset tersebut, dengan ketentuan maksimal hutang adalah 75% dari nilai aset untuk WP Badan dan 50% untuk WP Orang Pribadi.

Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengampunan Pajak

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK-118-PMK.03/2016, Tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak ;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-119-PMK-08-2016, Tentang Tata Cara Pengalihan Harta WP ke dalam negeri dan penempatannya pada Instrumen Investasi Pemerintah ;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 600/KMK.03/2016, Penetapan penunjukan bank Persepsi yang berhak sebagai penerima uang tebusan amnesty pajak ;
  4. Lampiran Tentang Juknis Pengisian Dokumen Formulir Amnesty Pajak  dari Direktorat Jenderal Pajak : Lampiran 1 – 4, Lampiran 5 – 11, Lampiran 12 – 19.
  5. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016, Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Dokumen dalam rangka Amnesty Pajak ;

Baca Juga: Cara Ikut Program Tax Amnesty (Bagian II)

Novi Yanirahmawati

SMS : 0838-771-77119
Email : marketing@easyaccountingsystem.co.id

Perbedaan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Perbedaan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Kali ini Software Akuntansi Easy Accounting System akan membahas tentang Perbedaan Pajak Masukan dan Pajak Pengeluaran.

perbedaan pajak

Pajak Masukan

Pajak masukan adalah PPN yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang.

Karakteristik Pajak Masukan

Tata cara umum PPN adalah PKP mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran maka kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam tata cara umum tersebut, jumlah yang harus dibayarkan oleh PKP berubah-ubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayar dan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak.

Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Karakteristik Pajak Keluaran

Sebagai salah satu jenis pajak, PPN sering disebut pajak objektif. Yang ditekankan pada PPN adalah objek pajak yang akan dikenakan dan subjek pajak misalnya, barang-barang mewah, kendaraan mewah dan sebagainya. Yang pertama dikenakan adalah tarif pada setiap barang tersebut. Kemudian wajib pajak pengonsumsi barang tersebut yang dikenai beban pajaknya sehingga wajib pajak tersebut disebut sebagai subjek pajak.

PKP melakukan transaksi jual beli barang artinya, PKP mengambil atau memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan barang kena pajak (BKP) miliknya yang dibeli konsumen kemudian nantinya dapat berfungsi menjadi kredit pajak.

Adapun batas waktu untuk melakukan pengkreditan pajak keluaran tersebut adalah tiga bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajaknya.

-Perbedaan Pajak-

Prinsip Dasar Pengkreditan Pajak Masukan

  • Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
  • Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan
  • Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan.
  • Barang modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan termasuk pengeluaran yang dikapitalisasikan ke barang modal tersebut.
  • Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 dan ayat 9.
  • Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP harus dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat PKP dikukuhkan.
  • Apabila dalam masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor PKP.  Penyetoran PPN oleh PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan.  Surat pemberitahuan masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
  • Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4 UU PPN).
  • Atas kelebihan Pajak Masukan tsb dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar). (Pasal 9 ayat 4a UU PPN).

Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan Berdasarkan Pasal 9 ayat 8 UU PPn atas Pengeluaran

  • Perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan
  • Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
  • Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
  • Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6.
  • Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
  • Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
  • Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2a.
  • Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5 dan pasal 16B ayat 3.

Nah, sudah lebih mengerti kan tentang pajak masukan dan pajak keluaran ? Dan pasti sudah tahu juga kan perbedaan pajak dari kedua jenis pajak tersebut ?

Kalau masih belum puas untuk penjelasan perbedaan pajak ini, bisa baca artikel lain yang ada di web EASY ini ya…

Untuk Informasi Lebih Lanjut mengenai Software Akuntansi EASY yang cocok dengan Perusahaan Anda atau Download Gratis dan Demo Software Akuntansi EASY di Kantor Anda, Silahkan Menghubungi :

Novi Yanirahmawati

Telepon : 021 29666758-59 / 021 70404100
Fax : 021 29666757
SMS : 0838-771-77119
Email : marketing@easyaccountingsystem.co.id

Strategi Umum Dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak

Strategi Umum Dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak, apa saja strateginya ?? Coba baca artikel dibawah ini ya..

pemeriksaan pajak

  • Bila terjadi kelebihan pajak, agar diajukan klaim atau restitusi pajak (pengembalian kelebihan bayar) dan jangan merasa takut dengan pemeriksaan pajak, selama kita tidak berbuat curang dan asalkan administrasi pembukuan kita dipelihara dengan rapi.
  • Pemeriksaan pajak tidak hanya didasarkan pada SPT. Walaupun laporan audit memberikan opini wajar tanpa pengecualian, karena setelah memasukan SPT dapat saja dilakukan pemeriksaan sederhana kantor selama 2 bulan.
  • Persiapkan pembukuan atau laporan keuangan yang rapi. Lakukan pembukuan dengan baik, benar dan jujur. Tutup celah – celah kelemahan dalam pembukuan yang bisa menimbulkan koreksi fiskal.
  • Gunakan konsultan pajak sebagai mitra diskusi seputar perpajakan dan pada saat diperiksa, karena konsultan pajak yang terdaftar dan bersertifikat dapat memberikan masukan dalam menghadapi pemeriksaan pajak.
  • Melakukan penelitian kembali atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan ( tax review ). Apabila memang masih ditemukan adanya kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, maka segera lakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
  • Menyiapkan sikap mental dan berpikir positif, bahwa pemeriksa pajak juga manusia yang bisa berbuat salah dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak perlu ditakuti. Jangan perlakukan pemeriksa sebagai musuh, tetapi sebagai mitra dan terbuka untuk melakukan kompromi ( dalam arti yang positif ).
  • Selalu taat pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, dengan cara menghindari penggelapan atau penghindaran pajak dengan cara illegal (tax evasion). Tindakan ini merupakan perbuatan kriminal karena menyalahi peraturan. Contoh kasus penggelapan pajak seperti melaporkan omzet atau penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, pemalsuan dokumen perusahaan dan lain sebagainya.
  • Menyimpan semua dokumen perusahaan, minimal hingga masa kadaluarsa pajak.
  • Melakukan tax review untuk menguji apakah kita sudah memenuhi kewajiban perpajakan.
  • Menguasai peraturan pajak dengan baik dengan cara mengupdate aturan pajak dan aturan pemeriksaan pajak, terutama untuk digunakan dalam berargumentasi dalam berkomunikasi dengan pemeriksa pajak dalam rangka melaksanakan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference), untuk mempertahankan besarnya pajak yang sudah kita bayar, agar tidak harus membayar tambahan beban pajak lagi.
  • Merespon sikap dan perilaku pemeriksa pajak secara bijak agar tidak salah ucap atau salah langkah, untuk menghindari sentiment negative pada saat pemeriksaan berlangsung.
  • Jangan memberikan informasi secara sukarela (bila tidak diminta) kepada pemeriksa pajak.
  • Belajar dari pengalaman buruk dimasa lalu untuk memahami bagaimana menerapkan learning system yang benar agar kerugian besar dari pajak tidak terulang lagi di masa depan.

NB : koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak.

Untuk Informasi Lebih Lanjut mengenai Software Akuntansi EASY yang cocok dengan Perusahaan Anda atau Download Gratis dan Demo Software Akuntansi EASY di Kantor Anda, Silahkan Menghubungi :

Novi Yanirahmawati

Telepon : 021 29666758-59 / 021 70404100
Fax : 021 29666757
SMS : 0838-771-77119
Email : marketing@easyaccountingsystem.co.id

Persiapan Penggunaan e-Faktur pada Software Akuntansi

Persiapan Penggunaan e-Faktur pada Software Akuntansi

Software Akuntansu dan e-Faktur

Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat e-Faktur Pajak? Apa saja langkah-langkah untuk membuat e-Faktur Pajak? Apakah hubungan antara e-Faktur Pajak dan e-Nofa? Di mana dan bagaimana cara memperoleh aplikasi e-Faktur Pajak? Dapatkan informasinya dibawah ini.

Pengertian e-Faktur

Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur Pajak merupakan faktur pajak yang dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik (perusahaan dapat melakukan instalasi e-Faktur pada komputer dan akan secara otomatis menghubungkan e-Faktur dengan program e-SPT, pembuatan SPT Masa PPN pun akan lebih mudah. Terkait dengan pembuatan e-Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengirim surat permohonan kepada DJP untuk memiliki:

  • Sertifikat Elektronik (prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik, seperti e-Faktur Pajak dan e-Nofa untuk mengajukan permintaan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak)
  • Kode Aktivasi dan Password (untuk memiliki akses e-Nofa)
  • Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak (untuk mengaktifkan Kode Aktivasi dan Password yang telah diterima PKP)

Langkah Mudah Membuat Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur Pajak)

maxresdefault

Langkah 1: Melengkapi Formulir dan Persyaratan

A. Menyiapkan Surat Permohonan Sertifikat Elektronik

  • Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani oleh pengurus PKP yang nama tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak Terakhir.

Pengurus KPP wajib menunjukkan:

  • WNI: KTP Elektronik asli, Kartu Keluarga (KK) asli, beserta photocopy kedua dokumen tersebut;
  • WNA: Paspor asli, KITAS / KITAP asli, beserta photocopy kedua dokumen tersebut;
  • Softcopy pas foto WNI/WNA terbaru yang disimpan ke dalam CD (compact disc) atau media lain. File foto diberi nama: NPWP-nama pengurus-nomor KTP.
  • Asli SPT Tahunan Badan & Bukti Penerimaan Surat atau Tanda Terima Pelaporan SPT.

B. Menyiapkan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password

  • Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pengurus PKP;
  • Format Surat Permohonan harus sesuai dengan Lampiran IA Peraturan DJP No. PER 17/PJ/2014;
  • PKP harus memenuhi syarat agar dapat mengajukan kode aktivasi dan password, yakni telah melakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh KPP tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan DJP 120 PER-05/PJ/2012 beserta perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang atau verifikasi yang menyatakan PKP tetap dikukuhkan atau PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. PMK-73/PMK.03/2012.

Langkah 2: Pergi ke Kantor Pelayanan Pajak  (sesuai dengan tempat PKP terdaftar)

  • Pengurus PKP harus secara langsung menyampaikan surat Permohonan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (petugas KPP tidak menerima Perwakilan pengurus PKP) tempat PKP dikukuhkan.
  • Petugas KPP menerima Perwakilan untuk surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password jika akan ditandatangani oleh selain pengurus PKP (dengan syarat melampirkan surat kuasa).
  • Penerbitan surat penyetujuan atau penolakan Kode Aktivasi dan Password paling lama 3 (tiga) hari kerja. Kode Aktivasi dikirim melalui pos ke alamat PKP, password dikirim melalui email ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

e-faktur pajak Aktivasi dan Registrasi

Langkah 3: Aktivasi

  • PKP wajib membawa surat penyetujuan aktivasi dan password yang dikirim oleh DJP beserta lembaran surat Permintaan Aktivasi Akun PKP ke Kantor Pelayanan Pajak. Aktivasi akun akan selesai pada hari itu juga.
  • Surat Permintaan Aktivasi Akun PKP harus sesuai dengan lampiran IE Peraturan DJP No. PER/17/PJ/2014.

Langkah 4: e-Nofa

  • PKP dapat mengakses e-Nofa dengan memasukkan username dan password yang sudah diberikan oleh DJP.
  • e-Nofa sebuah aplikasi untuk mendapatkan elektronik nomor seri faktur pajak yang akan digunakan pada e-Faktur.

Langkah 5: Download Aplikasi e-Faktur Pajak

*****

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik

  • Masa berlaku Sertifikat Elektronik adalah 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diberikan oleh DJP.
  • Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik  berakhir, PKP diperkenankan untuk meminta Sertifikat Elektronik baru.

*****

Software Akuntansi EASY Accounting System

Software Akuntansi Easy Accounting System adalah Software Akuntansi E-Faktur paket yang ada di Indonesia. EASY3 sudah support untuk pelaporan pajak berbasis E-faktur. EASY3 dapat di gunakan di semua bidang usaha yang menggunakan e-faktur. Bila anda memiliki software lain untuk perusahaan anda dan membutuhkan software untuk aplikasi ke e-faktur dengan transaksi per hari yang banyak, EASY3 dapat membantu anda. Mengapa?

  • Easy3 Memiliki fitur import dan export. Jika anda memiliki software lain, anda hanya harus meng-ekspor laporan penjualan dan pembelian anda, lalu  meng-import transaksi tersebut ke EASY3. di EASY3 akan muncul lengkap dengan Nama Customer atau Vendor anda disertai dengan nomor pajaknya.
  • Setelah ter-import semua ke EASY3, lalu anda tinggal ekspor sales dan purchase invoice tersebut ke format csv sesuai dengan ketentuan import dari software efaktur. (EASY3 sudah menyediakan invoice mana saja yang dikenakan PPn, dan akan di siapkan untuk ekspor ke csv tersebut). Jadi anda tidak perlu khawatir. Semua tinggal klik saja!
  • Sesudah ekspor ke csv, anda dapat import dan upload ke faktur pajak. Selesai

Pekerjaan ini hanya membutuh kan beberapa menit saja. Bayangkan jika anda biasanya mengerjakan ini ber jam-jam bahkan berhari-hari, dengan Software Akuntansi E-Faktur Easy Accounting System, semua waktu dapat di bypass dan sangat sangat efisien.

Untuk Informasi Lebih Lanjut mengenai  EASY Accounting Software yang cocok dengan Perusahaan Anda atau Demo  EASY di Kantor Anda, Silahkan Menghubungi :

Novi Yanirahmawati

Telepon : 021 225 465 09
SMS : 0838-771-77119
Email : marketing@easyaccountingsystem.co.id